JAKARTA, 10 November 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang berinisial N, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purworejo berinisial S, dan Bupati Sorong Selatan berinisial PK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif, AW. KPK juga memanggil dua pihak swasta dalam penyidikan perkara tersebut.
Lima Saksi Dipanggil KPK
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap ketiga pejabat daerah tersebut dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Ketiga saksi yang dipanggil masing-masing berinisial N selaku Plt Bupati Pemalang, S selaku Sekda Kabupaten Purworejo, dan PK selaku Bupati Sorong Selatan.
Berita terkait: Menuju Garis Finis, Rumah Bapak Muh. Ramli Capai 95 Persen : Berita Sindikasi
“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama N selaku Plt. Bupati Pemalang, S selaku Sekda Purworejo, dan PK selaku Bupati Sorong Selatan,” kata Budi kepada jurnalis di Jakarta, Selasa.
Khusus PK, pemanggilan tersebut merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya KPK melayangkan panggilan pemeriksaan pada 27 Oktober 2026.
Selain pejabat daerah, penyidik KPK turut memanggil dua pihak swasta berinisial DP dan DAD. Keduanya dimintai keterangan sebagai saksi untuk membantu mengungkap perkara dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati Pemalang nonaktif AW.
Kasus Pemerasan Berawal dari OTT KPK
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 28 Juli 2026. Salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut adalah AW yang saat itu menjabat sebagai Bupati Pemalang.
Dua hari setelah OTT, tepatnya 30 Juli 2026, KPK mengumumkan hasil operasi sekaligus menetapkan empat orang sebagai tersangka. Penyidik membagi perkara tersebut ke dalam dua klaster dugaan pemerasan.
Klaster Pertama: Dugaan Pemerasan oleh Bupati Pemalang
Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan AW terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang dan sejumlah pihak swasta.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan AW bersama orang kepercayaannya berinisial MH alias GH sebagai tersangka.
Penyidik menduga AW menggunakan MH untuk meminta sejumlah uang kepada perangkat daerah dan pihak swasta. Permintaan tersebut diduga dilakukan untuk kepentingan pribadi.
KPK menduga MH berperan mengumpulkan uang dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp1,98 miliar.
Klaster Kedua: Dugaan Pemerasan terhadap Bupati Pemalang
Klaster kedua berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap AW yang melibatkan SBD dan ayahnya, LBS. Keduanya juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
SBD diketahui merupakan anggota Polri yang diperbantukan sebagai staf administrasi di KPK. Penyidik menduga SBD memberikan informasi mengenai proses administrasi penanganan perkara kepada ayahnya, LBS.
Informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan LBS untuk meminta uang kepada AW. LBS disebut menawarkan bantuan pengurusan perkara di KPK dengan memanfaatkan informasi yang diperoleh dari anaknya.
Dengan demikian, perkara ini mencakup dua rangkaian dugaan tindak pidana, yakni pemerasan terhadap perangkat daerah dan pihak swasta di Pemalang serta dugaan pemerasan terhadap AW melalui tawaran pengurusan perkara di KPK.
KPK Dalami Keterangan Para Saksi
Pemanggilan sejumlah pejabat daerah dan pihak swasta menjadi bagian dari upaya penyidik mendalami konstruksi perkara. Keterangan para saksi diperlukan untuk menelusuri aliran uang, hubungan antarpihak, serta rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan dua klaster dugaan pemerasan tersebut.
Namun, KPK belum mengungkapkan secara terperinci materi pemeriksaan terhadap N, S, PK, DP, dan DAD. Status mereka dalam perkara ini adalah saksi, bukan tersangka.
Penyidikan masih berlangsung untuk mengungkap seluruh fakta dan peran masing-masing pihak dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
Penulis : Amanda
Artikel dengan judul : KPK Panggil Plt Bupati Pemalang hingga Bupati Sorong Selatan Terkait Kasus Pemerasan
Pertama Terbit di : PULBAKET | Berita – Investigasi – CEPAT – TEPAT- AKURAT : Media Informasi Kajian Data Investigasi Yang Berimbang Objektif Profesional dan Independen
SUMBER ARTIKEL ASLI DISINI SELENGKAPNYA –> Read More
Simak juga: Satu Langkah Lagi Menuju Impian, Rumah Layak Huni Pak Syahrir Capai Progres 97% : Berita Sindikasi
