
MEDAN, 13 November 2026 – Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap dua terdakwa kasus dugaan korupsi proyek penataan kawasan Waterfront City Pangururan dan Tele, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Jumat (13/11/2026). Majelis hakim menyatakan keduanya tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.
Hakim Nyatakan Dua Terdakwa Tidak Terbukti Korupsi
Dua terdakwa yang mendapatkan vonis bebas tersebut adalah Enda Simakasura Ketaren, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.
Baca juga: Eksepsi Samin Tan Ditolak, Sidang Korupsi Tambang Rp17,7 Triliun Berlanjut : Berita Sindikasi
Terdakwa lainnya adalah Edwyn Tresnanugraha, mantan General Manager PT Yodya Karya (Persero) Wilayah IV Medan yang bertugas sebagai konsultan pengawas proyek.
Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang membacakan putusan di Ruang Cakra 1 Pengadilan Negeri Medan, Jumat sore.
Berita terkait: Korupsi Kuota Haji: Gus Alex Ungkap Dana US$1 Juta : Berita Sindikasi
Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan perbuatan kedua terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama maupun kedua jaksa penuntut umum.
Hakim juga memerintahkan pembebasan kedua terdakwa setelah putusan dibacakan serta memulihkan harkat dan martabat mereka.
Uang Rp13,1 Miliar Dikembalikan kepada Hutama Karya
Selain menjatuhkan vonis bebas, majelis hakim juga memerintahkan pengembalian uang sebesar Rp13,1 miliar yang sebelumnya dititipkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara.
Uang tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada PT Hutama Karya (Persero).
Putusan majelis hakim ini berbeda jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Samosir.
Sebelumnya, jaksa menuntut kedua terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun. Jaksa juga meminta masing-masing terdakwa membayar denda sebesar Rp100 juta.
Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, jaksa meminta hukuman pengganti berupa kurungan selama 60 hari.
Kedua terdakwa juga tidak lagi dibebankan pembayaran uang pengganti karena sebelumnya telah menyetorkan Rp13,1 miliar ke rekening pemerintah lainnya (RPL) pada Kejaksaan Negeri Samosir.
Uang tersebut sebelumnya diperhitungkan sebagai kompensasi pengganti kerugian keuangan negara.
Dakwaan Jaksa Terkait Pelaksanaan Proyek Waterfront City
Dalam surat dakwaan, Enda Simakasura Ketaren selaku PPK diduga melakukan sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan proyek penataan kawasan Waterfront City Pangururan dan Tele.
Jaksa menilai Enda menyetujui pembayaran uang muka dan Monthly Certificate (MC) atau sertifikat pembayaran bulanan, meskipun progres pekerjaan dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Selain itu, Enda diduga menyetujui perubahan kontrak tanpa didukung justifikasi teknis yang memadai.
Jaksa juga mempersoalkan penandatanganan berita acara serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO) pada 23 Januari 2024. Penandatanganan tersebut dinilai bermasalah karena masih terdapat pekerjaan yang belum diselesaikan.
Proyek Mengalami Keterlambatan 498 Hari
Dalam dakwaan tersebut, jaksa mengungkapkan proyek yang seharusnya diselesaikan dalam waktu 360 hari kalender justru mengalami keterlambatan hingga sekitar 498 hari kalender.
Namun, Enda selaku PPK disebut tidak mengenakan denda keterlambatan kepada penyedia jasa.
Jaksa memperkirakan nilai denda keterlambatan yang tidak dikenakan mencapai sekitar Rp6,264 miliar.
Proyek penataan kawasan Waterfront City Pangururan dan Tele tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp161,59 miliar. Anggarannya bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kerugian Negara Ditaksir Rp13,185 Miliar
Berdasarkan perhitungan dalam perkara tersebut, proyek penataan kawasan Waterfront City Pangururan dan kawasan Tele diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp13,185 miliar.
Namun, dalam putusan yang dibacakan pada Jumat (13/11/2026), majelis hakim menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa.
Dengan putusan tersebut, Enda Simakasura Ketaren dan Edwyn Tresnanugraha dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan serta berhak memperoleh pemulihan harkat dan martabatnya.
Penulis : Amanda
Artikel dengan judul : Dua Terdakwa Korupsi Proyek Waterfront City Pangururan Divonis Bebas
Pertama Terbit di : PULBAKET | Berita – Investigasi – CEPAT – TEPAT- AKURAT : Media Informasi Kajian Data Investigasi Yang Berimbang Objektif Profesional dan Independen
SUMBER ARTIKEL ASLI DISINI SELENGKAPNYA –> Read More
Simak juga: RUU Perampasan Aset Disahkan DPR, YLBHI Soroti Pengawasan Aparat : Berita Sindikasi











