Home / Media Network

Jumat, 13 November 2026 - 23:45 WIB

Kasus Korupsi Unsoed, KPK Periksa Wakil Ketua DPRD Banyumas : Berita Sindikasi

WhatsApp Image 2026 11 13 at 21.20.10

JAKARTA, 13 NOVEMBER 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyumas berinisial ME sebagai saksi kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, untuk mendalami dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam perkara tersebut.

KPK Periksa Wakil Ketua DPRD Banyumas

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap ME dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Berdasarkan data KPK hingga pukul 15.48 WIB, ME telah memenuhi panggilan penyidik dengan tiba di gedung KPK pada pukul 09.13 WIB.

Baca juga: BPI KPNPA RI – Sahabat Polisi Kawal Empat Agenda Polri: Premanisme, Narkoba, Judi Online dan Mafia Pangan : Berita Sindikasi

Selain ME, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Banyumas berinisial BL dan seorang pihak swasta berinisial BR. Keduanya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru Unsoed.

Namun, hingga informasi disampaikan, KPK belum memastikan apakah BL dan BR telah memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut.

Berita terkait: Banteng Komando Kodim 1408/MKS Terlibat dalam Latihan Aplikasi Penanganan Konflik Sosial (PKS) 2026 di Kota Makassar : Berita Sindikasi

Sebelumnya, pada Rabu (11/11), KPK juga memanggil tiga orang saksi, yakni AY dan HJT dari kalangan swasta serta ES yang merupakan aparatur sipil negara (ASN).

Dari ketiga saksi tersebut, hanya AY dan ES yang memenuhi panggilan penyidik. Sementara itu, HJT belum memenuhi pemeriksaan yang dijadwalkan KPK.

Kasus Korupsi Unsoed Berawal dari Operasi Tangkap Tangan

Penyidikan kasus dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru Unsoed bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 20 Agustus 2026.

Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak dari lingkungan jajaran Rektorat Unsoed yang diduga terlibat dalam praktik korupsi terkait penerimaan mahasiswa baru.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas Rektor Unsoed Prof. AS, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unsoed Prof. NAP, Kepala Bagian Akademik Unsoed berinisial ES, M yang merupakan keponakan AS, serta DMW dan AW yang diduga berperan sebagai perantara.

Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah penyidik mengumpulkan sejumlah bukti terkait dugaan praktik pemerasan dan penerimaan uang dalam proses seleksi mahasiswa baru.

KPK Ungkap Dugaan Pemerasan Orang Tua Calon Mahasiswa

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unsoed berinisial NAP diduga melakukan pemerasan terhadap orang tua calon mahasiswa baru melalui perantara DMW dan AW.

Jumlah uang yang diminta kepada orang tua calon mahasiswa tersebut mencapai Rp650 juta. Uang itu diduga diminta dengan iming-iming dapat membantu meloloskan calon mahasiswa untuk masuk Fakultas Kedokteran Unsoed.

Namun, meskipun telah menyerahkan uang, calon mahasiswa yang bersangkutan tetap tidak dinyatakan lolos seleksi.

Selain dugaan pemerasan tersebut, KPK juga mengungkap dugaan penerimaan uang yang melibatkan Rektor Unsoed berinisial AS.

Rektor Diduga Terima Uang Rp680 Juta

KPK menduga AS memerintahkan keponakannya, M, untuk menerima pemberian dari orang tua calon mahasiswa baru.

Dari praktik tersebut, AS diduga memperoleh uang hingga Rp680 juta selama periode 2025–2026.

Penyidik menduga uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli tiga bidang tanah. Namun, kepemilikan ketiga bidang tanah itu diduga menggunakan nama M, yang merupakan keponakan AS.

Dugaan Penerimaan Rp1,12 Miliar dari Pengepul

Selain itu, KPK juga menduga AS memberikan akses persetujuan kelulusan kepada ES setelah Kepala Bagian Akademik Unsoed tersebut menerima uang sebesar Rp1,12 miliar.

Uang tersebut diduga berasal dari seorang pengepul yang berprofesi sebagai guru selama periode 2025–2026.

Dugaan pemberian akses persetujuan kelulusan tersebut menjadi salah satu bagian yang didalami penyidik dalam perkara korupsi penerimaan mahasiswa baru Unsoed.

Melalui pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk pejabat DPRD Banyumas dan pihak swasta, KPK terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Pemeriksaan saksi juga diperlukan untuk memperjelas aliran uang, peran masing-masing pihak, serta dugaan keterlibatan pihak lain dalam praktik korupsi di lingkungan perguruan tinggi negeri tersebut.

Penulis : Amanda

Artikel dengan judul : Kasus Korupsi Unsoed, KPK Periksa Wakil Ketua DPRD Banyumas
Pertama Terbit di : PULBAKET | Berita – Investigasi – CEPAT – TEPAT- AKURAT : Media Informasi Kajian Data Investigasi Yang Berimbang Objektif Profesional dan Independen

  SUMBER ARTIKEL ASLI DISINI SELENGKAPNYA –> Read More 

Simak juga: Google Ungkap Operasi Pengaruh Digital, 19.372 Kanal YouTube Terkait Indonesia Ditutup : Berita Sindikasi

Share :

Baca Juga

Kontak Tembak Maybrat, 5 Anggota OPM Dilaporkan Tewas : Berita Sindikasi

Media Network

Kontak Tembak Maybrat, 5 Anggota OPM Dilaporkan Tewas : Berita Sindikasi
Selamat Ulang Tahun Google ke-28, 28 Tahun Mengubah Dunia Informasi : Berita Sindikasi

Media Network

Selamat Ulang Tahun Google ke-28, 28 Tahun Mengubah Dunia Informasi : Berita Sindikasi

Media Network

Kebakaran Rumah di Tanjung Priok Dipicu Korsleting Alat Vakum : Berita Sindikasi
Taekwondo Kabupaten Bogor Tambah 4 Medali Hari Ketiga Porprov XV Jabar 2026 : Berita Sindikasi

Media Network

Taekwondo Kabupaten Bogor Tambah 4 Medali Hari Ketiga Porprov XV Jabar 2026 : Berita Sindikasi

Media Network

Longsor Agam Rusak Drainase, 40 Hektare Sawah Kekurangan Air : Berita Sindikasi

Media Network

Jelang Porprov 2026, Lapangan GOR Pajajaran di Kota Bogor Rusak Parah : Berita Sindikasi
Atlet Modern Pentathlon Kab Bogor Sumbang Perak dan Perunggu Porprov XV Jabar 2026 : Berita Sindikasi

Media Network

Atlet Modern Pentathlon Kab Bogor Sumbang Perak dan Perunggu Porprov XV Jabar 2026 : Berita Sindikasi

Media Network

Ade Sudrajat Soroti MoU Kerja Sama Rumah Sakit yang Belum Berjalan dan Rencana Pinjaman Rp3,4 Triliun yang Tidak Direkomendasikan Kemendagri : Berita Sindikasi