JAKARTA, 10 November 2026 – Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menggelar sidang kode etik terhadap seorang perwira tinggi Polri berinisial AS, Selasa (10/11/2026). Sidang tersebut merupakan tindak lanjut penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara.
Propam Polri Mulai Sidang Etik Tersangka Penyadapan
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir membenarkan pelaksanaan sidang etik tersebut. Menurutnya, pemeriksaan terhadap anggota Polri yang terjerat perkara penyadapan ilegal dilakukan secara bertahap.
“Hari ini sesuai rencana dilaksanakan sidang kode etik profesi Polri terhadap Saudara AS oleh Divisi Propam Polri,” kata Isir kepada awak media di Jakarta, Selasa.
Isir menjelaskan, sidang etik terhadap para tersangka tidak dilakukan secara bersamaan. Polri memulai proses tersebut dengan memeriksa salah satu perwira yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Berita terkait: Menuju Garis Finis, Rumah Bapak Muh. Ramli Capai 95 Persen : Berita Sindikasi
“Secara bertahap sidang kode etik ini, dimulai pada saat ini kepada terperiksa AS,” ujarnya.
Meski demikian, Isir belum mengungkapkan susunan Komisi Kode Etik Polri yang memimpin jalannya persidangan. Ia juga belum menjelaskan lebih lanjut materi pemeriksaan maupun kemungkinan sanksi yang akan dijatuhkan.
Empat Perwira Polri Jadi Tersangka Penyadapan Ilegal
Kasus ini sebelumnya ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Penyidik menetapkan empat anggota Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur atau illegal tapping, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Keempat tersangka tersebut berinisial LSP, ASN, EH, dan SU. Mereka merupakan perwira tinggi Polri yang diduga memiliki keterlibatan dalam praktik penyadapan tanpa melalui mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik menduga penyadapan menyasar sejumlah pihak penting. Di antaranya Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Aktivitas penyadapan tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Penyidik menemukan dugaan penyadapan dilakukan tanpa surat permohonan dari penyidik, tanpa lampiran laporan polisi (LP), serta tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.
Hasil Penyadapan Diduga Dihapus untuk Hilangkan Jejak
Selain dugaan penyadapan ilegal, para tersangka juga diduga terlibat dalam penghapusan data elektronik. Tindakan tersebut disebut berlangsung pada Oktober 2026.
Penghapusan hasil penyadapan diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas yang sebelumnya terekam dalam sistem. Dugaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian perkara yang kini ditangani Bareskrim Polri.
Kasus ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran prosedur penyadapan, tetapi juga menyangkut penggunaan akses terhadap sistem elektronik tanpa kewenangan yang sah.
Tiga Tersangka Ditahan di Rutan Mako Brimob
Dalam perkembangan penanganan perkara, tiga dari empat tersangka telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat.
Ketiga tersangka tersebut adalah LSP, ASN, dan EH. Sementara itu, tersangka SU belum dapat menjalani penahanan karena masih dalam kondisi sakit setelah mengalami stroke.
Di sisi lain, proses sidang kode etik oleh Divisi Propam Polri berjalan sebagai bagian dari penegakan aturan internal kepolisian. Pemeriksaan etik tersebut berlangsung di luar proses penyidikan pidana yang ditangani Bareskrim.
Pelaksanaan sidang secara bertahap menjadi langkah awal Polri dalam memproses pertanggungjawaban etik terhadap anggota yang terseret kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Penulis : Amanda
Artikel dengan judul : Propam Polri Gelar Sidang Etik Irjen AS dalam Kasus Penyadapan
Pertama Terbit di : PULBAKET | Berita – Investigasi – CEPAT – TEPAT- AKURAT : Media Informasi Kajian Data Investigasi Yang Berimbang Objektif Profesional dan Independen
SUMBER ARTIKEL ASLI DISINI SELENGKAPNYA –> Read More
Simak juga: Satu Langkah Lagi Menuju Impian, Rumah Layak Huni Pak Syahrir Capai Progres 97% : Berita Sindikasi
