
JAKARTA, 18 November 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur PT Inti Gria Pramudya berinisial ANP untuk diperiksa sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
KPK Periksa Direktur PT Inti Gria Pramudya
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan ANP merupakan bagian dari proses penyidikan perkara dugaan korupsi yang melibatkan lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
“KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi ANP selaku Direktur PT Inti Gria Pramudya,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu.
Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk kepentingan pengembangan penyidikan. Namun, KPK belum mengungkapkan secara terperinci materi yang akan didalami penyidik dari keterangan ANP.
Berita terkait: Banteng Komando Kodim 1408/MKS Terlibat dalam Latihan Aplikasi Penanganan Konflik Sosial (PKS) 2026 di Kota Makassar : Berita Sindikasi
Sebelumnya, penyidik KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi dalam perkara tersebut. Pada Senin (16/11/2026), KPK memeriksa UK yang pernah menjabat Kepala Seksi Penindakan Cukai I pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada 2025.
Selanjutnya, pada Selasa (17/11/2026), penyidik memeriksa seorang pihak swasta berinisial SP. Dalam pemeriksaan itu, KPK mendalami keterangan saksi terkait dugaan pemberian uang kepada tersangka GHH.
Pengembangan Kasus Korupsi Bea Cukai
Kasus dugaan korupsi di lingkungan Bea dan Cukai ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Februari 2026. Operasi tersebut kemudian berlanjut dengan penetapan sejumlah pihak sebagai tersangka.
Pada 21 Juli 2026, KPK kembali mengembangkan perkara melalui penerbitan dua surat perintah penyidikan (sprindik). Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan aktivitas di lingkungan Bea dan Cukai.
Hingga September 2026, sejumlah pejabat Bea Cukai dan pihak swasta telah ditetapkan sebagai tersangka dalam rangkaian perkara tersebut. Mereka berasal dari unsur pejabat kantor wilayah, pejabat intelijen dan penindakan, hingga pihak perusahaan yang bergerak di bidang jasa kepabeanan.
Pengembangan penyidikan kemudian berlanjut pada Oktober 2026. Pada 28 Oktober, KPK mengumumkan penerbitan satu sprindik umum untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi lainnya di sektor cukai.
KPK Geledah Kantor Bea Cukai dan Perusahaan di Kudus
Setelah menerbitkan sprindik tersebut, penyidik KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Kudus, Jawa Tengah. Salah satu lokasi yang diperiksa adalah Kantor Bea Cukai Kudus dan kantor PT Djarum.
Sehari kemudian, penyidik melanjutkan penggeledahan terhadap enam perusahaan yang terafiliasi dengan PT Djarum di wilayah Kudus.
Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, KPK menggeledah Kantor Bea Cukai Semarang serta Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Semarang.
Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti terkait dugaan penyimpangan penerimaan negara pada sektor cukai.
Kerugian Negara Diperkirakan Triliunan Rupiah
Dalam pengembangan perkara sektor cukai tersebut, KPK mengungkapkan bahwa potensi kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
Penyidik juga mendalami dugaan pemberian uang dari pihak PT Djarum kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. Dugaan tersebut masih dalam proses penyidikan untuk mengungkap konstruksi perkara serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Selain itu, KPK menelusuri kemungkinan penyimpangan dalam tata kelola cukai, termasuk penerapan tarif dan proses pengawasan yang berkaitan dengan penerimaan negara.
Pemanggilan Direktur PT Inti Gria Pramudya menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan saksi dalam pengembangan kasus tersebut. KPK masih mengumpulkan keterangan dan bukti untuk memperjelas dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Meski demikian, pemanggilan ANP sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi. Status dan peran setiap pihak tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan serta pembuktian hukum.
Penulis : Amanda
Artikel dengan judul : KPK Panggil Direktur PT Inti Gria Pramudya dalam Kasus Bea Cukai
Pertama Terbit di : PULBAKET | Berita – Investigasi – CEPAT – TEPAT- AKURAT : Media Informasi Kajian Data Investigasi Yang Berimbang Objektif Profesional dan Independen
SUMBER ARTIKEL ASLI DISINI SELENGKAPNYA –> Read More
Simak juga: Google Ungkap Operasi Pengaruh Digital, 19.372 Kanal YouTube Terkait Indonesia Ditutup : Berita Sindikasi










