MAKASSAR, 9 November 2026 – Pengadilan Negeri (PN) Makassar menolak seluruh permohonan praperadilan mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, Senin (9/11/2026). Hakim tunggal Arwana menyatakan penetapan kembali Bahtiar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas tahun anggaran 2024 telah sah secara hukum.
Putusan tersebut menjadi perkembangan baru dalam perkara dugaan korupsi pengadaan empat juta bibit nanas senilai Rp60 miliar. Sebelumnya, penetapan tersangka Bahtiar sempat dibatalkan melalui putusan praperadilan pada 29 Juni 2026.
Baca juga: Gratifikasi Rp7,67 Miliar, Eks Pejabat Bea Cukai Budiman Hadapi Sidang Tuntutan : Berita Sindikasi
Hakim Nyatakan Penetapan Tersangka Bahtiar Sah
Dalam perkara nomor 50/Pid.Pra/2026/PN Mks, hakim Arwana menilai Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan telah memenuhi persyaratan minimal dua alat bukti baru yang sah dan berbeda sebelum menetapkan kembali Bahtiar sebagai tersangka.
Hakim juga menolak sejumlah dalil yang diajukan pihak pemohon. Salah satunya mengenai tanggung jawab kepala daerah terhadap proses pengadaan bibit nanas.
Berita terkait: Terancam Hukuman 9 Tahun, Penyerang Masjid Diduga Gangguan Jiwa, Bagaimana Nasib Hukumnya? : Berita Sindikasi
Menurut hakim, persoalan tanggung jawab Bahtiar dalam pengadaan tersebut sudah masuk ranah pokok perkara. Karena itu, pembuktiannya harus dilakukan dalam persidangan perkara pidana, bukan melalui praperadilan.
Selain itu, hakim menilai pihak pemohon tidak menguraikan secara jelas alat bukti mana yang diperoleh secara tidak sah. Selama belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan alat bukti penyidikan sebelumnya tidak sah, bukti tersebut masih dapat digunakan.
Terkait pemeriksaan saksi yang pernah dilakukan dalam penyidikan pertama, hakim menegaskan bahwa substansi keterangan baru menjadi hal yang dinilai, bukan semata-mata identitas saksi.
Sementara itu, keberatan mengenai hak tersangka yang tidak dicantumkan dalam surat penetapan tersangka juga ditolak. Hakim menilai penyidik telah menyampaikan hak-hak tersebut kepada Bahtiar ketika pemeriksaan berlangsung.
Berbeda dengan Putusan Praperadilan Pertama
Putusan terbaru ini berbanding terbalik dengan hasil praperadilan pertama yang diajukan Bahtiar. Pada 29 Juni 2026, hakim tunggal Muhammad Adil Kasim mengabulkan permohonan Bahtiar dan menyatakan penetapan tersangka terhadap dirinya tidak sah.
Dalam putusan nomor 24/Pid.Pra/2026/PN Mks, hakim menilai penetapan tersangka saat itu belum memenuhi kecukupan alat bukti dan dilakukan secara prematur.
Putusan tersebut membuat Kejati Sulsel harus membebaskan Bahtiar dari tahanan. Ia kemudian keluar dari Lapas Kelas IIB Maros pada hari yang sama.
Kepala Kejati Sulsel Muhammad Syarifuddin sebelumnya menjelaskan bahwa kekalahan dalam praperadilan pertama terjadi karena penyidik belum mengantongi hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kini, penyidik telah memiliki hasil audit tersebut. BPKP menghitung kerugian negara dalam pengadaan bibit nanas mencapai Rp52,4 miliar dari total anggaran Rp60 miliar.
Nilai kerugian tersebut setara dengan sekitar 87 persen dari keseluruhan anggaran pengadaan.
Setelah memperoleh hasil penghitungan kerugian negara, Kejati Sulsel menerbitkan surat perintah penyidikan baru pada 7 Juli 2026. Selanjutnya, penyidik kembali menetapkan Bahtiar sebagai tersangka pada 1 September 2026.
Kejati Sulsel Siapkan Pelimpahan Berkas ke Pengadilan Tipikor
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel Soetarmi mengatakan penyidik akan segera merampungkan berkas perkara untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar.
Dengan ditolaknya permohonan praperadilan tersebut, proses penyidikan terhadap Bahtiar dapat dilanjutkan. Kejati Sulsel juga membuka peluang melakukan penahanan terhadap mantan Pj Gubernur Sulsel itu.
Sementara itu, kubu Bahtiar sebelumnya mempersoalkan kecukupan dan kebaruan alat bukti yang digunakan penyidik.
Kuasa hukum Bahtiar, Irwan Muin, menyebut penyidik masih menggunakan keterangan sejumlah saksi dan ahli yang sama dengan penyidikan sebelumnya. Pihaknya juga mempertanyakan laporan audit BPKP tertanggal 22 Juni 2026.
Dalam persidangan, salah seorang ahli menilai penghitungan kerugian negara oleh BPKP sejak Maret 2026 tidak sah untuk dijadikan alat bukti.
Tim kuasa hukum turut mempersoalkan hubungan Bahtiar dengan pelaksanaan teknis pengadaan bibit nanas. Mereka menyoroti masa jabatan Bahtiar sebagai Pj Gubernur Sulsel pada September 2023 hingga Mei 2024, sedangkan perkara yang disidik berkaitan dengan pengadaan tahun anggaran 2024.
Namun, hakim menilai persoalan bobot dan kekuatan alat bukti merupakan bagian dari pemeriksaan pokok perkara.
Lima Terdakwa Sudah Disidangkan dalam Kasus Bibit Nanas
Perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas tersebut sebelumnya telah menyeret lima orang sebagai terdakwa. Mereka adalah Rimawaty Mansyur, Uvan Nurwahidah, Hasan Sulaiman, Rio Erlangga, dan Ririn Riyan Saputra Ajnur.
Salah satu terdakwa, Hasan Sulaiman, diketahui merupakan anggota tim pendamping Pj Gubernur Sulsel periode 2023–2024. Kelima terdakwa menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Makassar.
Bahtiar sendiri sempat hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara tersebut pada 12 Oktober 2026.
Saat memberikan keterangan, Bahtiar membantah pernah mengarahkan pengadaan empat juta bibit nanas dengan anggaran Rp60 miliar. Meski demikian, ia mengaku mengetahui adanya peningkatan anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun) hingga sekitar Rp300 miliar.
Kejati Sulsel menyebut keterangan para saksi menjadi bagian dari proses pembuktian dakwaan terhadap para terdakwa.
Hingga putusan praperadilan dibacakan pada Senin (9/11/2026), tanggapan Bahtiar terhadap hasil putusan tersebut belum diperoleh.
Dengan ditolaknya permohonan praperadilan, Bahtiar tetap berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas. Namun, status tersebut tidak berarti dirinya telah dinyatakan bersalah. Pembuktian mengenai keterlibatan dan pertanggungjawaban pidananya tetap harus diuji melalui persidangan pokok perkara di Pengadilan Tipikor Makassar.
Penulis : Amanda
Artikel dengan judul : Praperadilan Bahtiar Ditolak, Status Tersangka Korupsi Sah
Pertama Terbit di : PULBAKET | Berita – Investigasi – CEPAT – TEPAT- AKURAT : Media Informasi Kajian Data Investigasi Yang Berimbang Objektif Profesional dan Independen
SUMBER ARTIKEL ASLI DISINI SELENGKAPNYA –> Read More
Simak juga: Sidang TPPU Ungkap Kontrak Jasa Hukum Don Ritto Senilai Rp14,4 Miliar : Berita Sindikasi
