JAKARTA, 9 November 2026 – Nilai kontrak jasa pendampingan hukum yang diterima pengacara Don Ritto dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Intisumber Bajasakti mencapai Rp14,425 miliar. Angka tersebut terungkap dalam persidangan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11/2026).
Kontrak LPEI dengan Don Ritto Capai Rp7,925 Miliar
Mantan Dewan Direktur LPEI, Rijani Tirtoso, mengungkapkan lembaganya pernah menggunakan jasa DR Law Firm milik Don Ritto untuk pendampingan hukum. Nilai kontrak tersebut mencapai Rp7,925 miliar.
Baca juga: Gratifikasi Rp7,67 Miliar, Eks Pejabat Bea Cukai Budiman Hadapi Sidang Tuntutan : Berita Sindikasi
Dalam persidangan, jaksa mengonfirmasi kontrak kerja sama yang berlangsung pada 28 April hingga 28 September 2021. Rijani membenarkan nilai kontrak tersebut ketika ditanya mengenai dokumen rekapitulasi pekerjaan divisi legal LPEI.
“Iya, betul,” kata Rijani saat menjawab pertanyaan jaksa.
Berita terkait: Terancam Hukuman 9 Tahun, Penyerang Masjid Diduga Gangguan Jiwa, Bagaimana Nasib Hukumnya? : Berita Sindikasi
Rijani menjelaskan dokumen yang diperlihatkan dalam persidangan merupakan rekapitulasi pekerjaan divisi legal. Dokumen itu mencakup proses penunjukan DR Law Firm hingga penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP).
Namun, Rijani menegaskan bahwa saat kontrak tersebut berlangsung, dirinya masih berstatus sebagai anggota Dewan Direktur LPEI.
“Itu adalah rekapitulasi yang disusun dari divisi legal mulai dari awal kerja apa, penunjukan law firm DR sampai dengan proses penyusunan BAP. Namun demikian kembali saya ingin sampaikan kepada Bapak bahwa pada saat itu saya masih berstatus sebagai anggota dewan direktur,” ujarnya.
PT Intisumber Bajasakti Bayar Kontrak Rp6,5 Miliar
Selain LPEI, PT Intisumber Bajasakti juga menggunakan jasa DR Law Firm untuk menghadapi perkara korupsi impor besi dan baja.
Wakil Presiden Direktur PT Intisumber Bajasakti, Tan Hendy Taizar, mengungkapkan nilai kontrak pendampingan hukum dengan Don Ritto mencapai Rp6,5 miliar.
Tan menjelaskan pembayaran tersebut terbagi dalam dua tahap. Sebesar Rp1,5 miliar dialokasikan untuk pendampingan selama proses penyidikan, sedangkan Rp5 miliar lainnya untuk pendampingan ketika perkara memasuki persidangan.
“Total Rp6,5 miliar. Rp1,5 miliar untuk tahap penyidikan dan Rp5 miliar untuk pendampingan di persidangan,” kata Tan di hadapan majelis hakim.
Jaksa kemudian menggali hasil penanganan perkara korupsi impor baja yang dihadapi perusahaan tersebut. Jaksa menanyakan apakah PT Intisumber Bajasakti akhirnya dijatuhi hukuman dalam perkara tersebut.
Tan membenarkan bahwa perusahaannya tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.
“Dihukum, Pak,” jawab Tan ketika menjawab pertanyaan jaksa.
Total Kontrak Jasa Hukum Don Ritto Rp14,425 Miliar
Berdasarkan keterangan kedua saksi, nilai kontrak jasa pendampingan hukum yang diterima Don Ritto melalui DR Law Firm dari dua perusahaan tersebut mencapai Rp14,425 miliar.
Rinciannya terdiri atas kontrak LPEI sebesar Rp7,925 miliar dan kontrak PT Intisumber Bajasakti senilai Rp6,5 miliar. Dengan demikian, total nilai kerja sama jasa hukum tersebut setara sekitar Rp14,4 miliar.
Keterangan Rijani Tirtoso dan Tan Hendy Taizar menjadi bagian dari pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan TPPU yang menyeret Don Ritto, mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, dan Nurman Herin.
Persidangan tersebut mengungkap hubungan pemberian jasa hukum Don Ritto dengan dua perusahaan yang pernah menghadapi perkara korupsi dalam penanganan Kejaksaan Agung ketika Febrie Adriansyah menjabat Jampidsus.
Meski demikian, nilai kontrak jasa hukum yang disampaikan kedua saksi merupakan nilai kerja sama pendampingan hukum. Keterangan tersebut perlu dibedakan dari pembuktian unsur tindak pidana pencucian uang yang menjadi pokok perkara dan masih harus diuji melalui proses persidangan.
Penulis : Amanda
Artikel dengan judul : Sidang TPPU Ungkap Kontrak Jasa Hukum Don Ritto Senilai Rp14,4 Miliar
Pertama Terbit di : PULBAKET | Berita – Investigasi – CEPAT – TEPAT- AKURAT : Media Informasi Kajian Data Investigasi Yang Berimbang Objektif Profesional dan Independen
SUMBER ARTIKEL ASLI DISINI SELENGKAPNYA –> Read More
Simak juga: Praperadilan Bahtiar Ditolak, Status Tersangka Korupsi Sah : Berita Sindikasi
