JAKARTA, 9 November 2026 – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah mengasesmen permohonan perlindungan terhadap enam saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Permohonan tersebut diajukan Bareskrim Polri untuk mendukung proses penyidikan perkara yang menyeret empat jenderal polisi sebagai tersangka.
LPSK Masih Menelaah Permohonan Perlindungan Enam Saksi
Wakil Ketua LPSK Susilaningtias membenarkan pihaknya telah menerima pengajuan perlindungan dari Polri. Namun, lembaganya belum memutuskan apakah permohonan tersebut akan dikabulkan.
Baca juga: Gratifikasi Rp7,67 Miliar, Eks Pejabat Bea Cukai Budiman Hadapi Sidang Tuntutan : Berita Sindikasi
Susilaningtias mengatakan, permohonan itu mencakup enam orang saksi. Saat ini, LPSK masih melakukan penelaahan dan asesmen untuk menentukan kelayakan pemberian perlindungan.
Identitas keenam saksi tersebut juga belum dapat diungkap kepada publik. LPSK mempertimbangkan aspek kerahasiaan serta proses pemeriksaan yang masih berlangsung.
Berita terkait: Terancam Hukuman 9 Tahun, Penyerang Masjid Diduga Gangguan Jiwa, Bagaimana Nasib Hukumnya? : Berita Sindikasi
Dengan demikian, pengajuan perlindungan tersebut belum berarti LPSK telah memberikan status perlindungan kepada keenam saksi. Keputusan akan ditentukan setelah proses asesmen selesai.
Kasus Penyadapan Diduga Libatkan Empat Jenderal Polisi
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini berkaitan dengan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) milik Bareskrim Polri. Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem tanpa melalui verifikasi dan prosedur resmi.
Aktivitas tersebut diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sasaran penyadapan tidak hanya nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat pemerintahan, tokoh politik, awak media, pengusaha, serta pimpinan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.
Perkara ini semakin berkembang setelah muncul dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada awal Oktober 2026.
Dalam kronologi yang diungkap penyidik, Irjen Ahrie Sonta Nasution diduga meminta persetujuan Irjen Slamet Uliandi untuk menghapus berkas hasil penyadapan. Tindakan tersebut diduga bertujuan menghilangkan jejak digital aktivitas penyadapan.
Petugas internal yang mengetahui aktivitas tersebut kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Laporan itu menjadi salah satu dasar pengusutan perkara oleh Bareskrim Polri.
Empat Jenderal Menjadi Tersangka
Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal polisi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut. Mereka terdiri atas mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi lainnya.
Berikut identitas empat tersangka yang telah diumumkan penyidik:
1. Listyo Sigit Prabowo
Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia termasuk tiga tersangka yang telah ditahan di Rutan Mako Brimob.
2. Ahrie Sonta Nasution
Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadivkum Polri, juga ditetapkan sebagai tersangka. Namanya disebut dalam dugaan permintaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada awal Oktober 2026.
3. Eko Hadi Santoso
Irjen Eko Hadi Santoso yang menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri turut menjadi tersangka. Ia juga termasuk dalam tiga tersangka yang ditahan di Mako Brimob.
4. Slamet Uliandi
Irjen Slamet Uliandi, mantan Kadiv TIK Polri yang berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri, menjadi tersangka keempat. Namun, penyidik belum melakukan penahanan karena yang bersangkutan sedang menjalani pemulihan akibat kondisi kesehatan pascastroke.
Ancaman Hukuman Maksimal 10 Tahun Penjara
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana berlapis terhadap para tersangka. Pasal yang disangkakan mencakup Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Ancaman hukuman maksimal dalam sangkaan perkara tersebut mencapai 10 tahun penjara.
Sementara itu, proses pengajuan perlindungan terhadap enam saksi masih berada dalam tahap penelaahan LPSK. Identitas para saksi belum diungkap karena berkaitan dengan kerahasiaan dan kepentingan penanganan perkara.
Keputusan LPSK nantinya akan menentukan apakah keenam saksi memenuhi persyaratan untuk memperoleh perlindungan selama proses hukum berlangsung.
Penulis : Amanda
Artikel dengan judul : LPSK Asesmen Perlindungan 6 Saksi Kasus Penyadapan Prabowo
Pertama Terbit di : PULBAKET | Berita – Investigasi – CEPAT – TEPAT- AKURAT : Media Informasi Kajian Data Investigasi Yang Berimbang Objektif Profesional dan Independen
SUMBER ARTIKEL ASLI DISINI SELENGKAPNYA –> Read More
Simak juga: Sidang TPPU Ungkap Kontrak Jasa Hukum Don Ritto Senilai Rp14,4 Miliar : Berita Sindikasi
