
JAKARTA, 20 November 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-222 Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Penyidik mendalami dugaan permintaan setoran uang hingga Rp50 juta dari sejumlah kecamatan serta penyimpangan pengadaan jasa penyelenggara acara atau event organizer (EO).
KPK Telusuri Dugaan Setoran Rp50 Juta dari Kecamatan
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, penyidik menemukan adanya dugaan pengumpulan dana dari sejumlah kecamatan untuk mendukung penyelenggaraan perayaan hari jadi Kabupaten Klaten tersebut.
Baca juga: 4 Kasus Kriminal di Sumut November 2026, dari Penikaman hingga Pencabulan Anak : Berita Sindikasi
Besaran uang yang diminta bervariasi. Namun, beberapa kecamatan diduga harus menyetorkan dana hingga Rp50 juta.
“Untuk kutipan masing-masing kecamatan di antaranya ada yang berkisar di angka Rp50 juta,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Berita terkait: Polisi Sita 11,6 Kg Sabu Senilai Rp11 Miliar di Tanjung Priok : Berita Sindikasi
KPK kini menelusuri mekanisme pengumpulan dana tersebut. Penyidik ingin mengetahui siapa pihak yang pertama kali menginisiasi permintaan uang kepada para camat.
Selain itu, KPK belum memastikan apakah permintaan setoran tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo atau melalui pihak lain yang bertindak sebagai perantara.
Pengadaan EO HUT Klaten Diduga Menyimpang
Selain menelusuri sumber pendanaan, KPK juga mendalami proses pengadaan barang dan jasa untuk mendukung rangkaian kegiatan HUT ke-222 Kabupaten Klaten.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian penyidik adalah penunjukan perusahaan swasta sebagai penyelenggara acara. KPK menduga proses pemilihan event organizer (EO) tidak mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa sebagaimana mestinya.
Dugaan penyimpangan tersebut berkaitan dengan tersangka Muhammad Amin Wahyu Utomo (MAW), pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative.
Penyidik juga menelusuri dugaan pemberian uang dari pihak swasta kepada Bupati Klaten sebagai imbalan atau kickback atas penyelenggaraan kegiatan tersebut.
“Ada dugaan kickback (suap),” jelas Budi.
KPK menegaskan bahwa seluruh rangkaian dugaan penyimpangan tersebut masih dalam proses pendalaman. Penyidik berupaya mengungkap hubungan antara pengumpulan dana dari kecamatan, penunjukan penyelenggara acara, hingga dugaan aliran uang kepada pihak terkait.
Lima Klaster Dugaan Korupsi di Kabupaten Klaten
Dugaan penyimpangan anggaran HUT ke-222 Kabupaten Klaten merupakan salah satu bagian dari pengembangan perkara yang tengah ditangani KPK. Secara keseluruhan, penyidik mendalami sedikitnya lima klaster dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
Kelima klaster tersebut meliputi dugaan suap untuk mengondisikan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penyimpangan pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta setoran terkait upah pungut.
Penyidik masih mengumpulkan keterangan saksi dan bukti untuk mengungkap keterkaitan setiap klaster. Pendalaman dilakukan guna melengkapi berkas perkara sekaligus menelusuri kemungkinan adanya aliran dana kepada pihak-pihak lain.
Tiga Tersangka Kasus Korupsi Klaten
Dalam perkara dugaan korupsi di Kabupaten Klaten, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah, serta pihak swasta Muhammad Amin Wahyu Utomo.
Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Oktober 2026. Penetapan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara pemerintahan daerah dan pihak swasta.
Setelah penetapan tersangka, KPK mulai melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi pada 27 Oktober 2026. Pemeriksaan kemudian berlanjut untuk mendalami berbagai dugaan penyimpangan, termasuk keterlibatan pihak kecamatan dalam penyediaan dana kegiatan HUT Klaten.
Melalui pengembangan penyidikan ini, KPK berupaya mengungkap secara menyeluruh sumber pendanaan, proses pengadaan, serta dugaan penerimaan uang oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan HUT ke-222 Kabupaten Klaten.
Penulis : Amanda
Artikel dengan judul : Korupsi HUT Klaten, KPK Usut Setoran Rp50 Juta per Kecamatan
Pertama Terbit di : PULBAKET | Berita – Investigasi – CEPAT – TEPAT- AKURAT : Media Informasi Kajian Data Investigasi Yang Berimbang Objektif Profesional dan Independen
SUMBER ARTIKEL ASLI DISINI SELENGKAPNYA –> Read More
Simak juga: Pembacokan Taman Lawang, Polisi Ungkap Motif dan Fakta Baru : Berita Sindikasi










